RasioNews, – Bandung Barat | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Eiger Camp yang berlokasi di lahan PTPN I Regional 2 Sukawana, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung isu alih fungsi lahan yang menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan.
Kawasan Eiger Camp yang dikelola oleh brand outdoor terkenal Eiger, akan menjadi salah satu destinasi wisata alam dan edukasi yang di Bandung Barat. Namun, belakangan muncul kekhawatiran terkait status hukum dan dampak lingkungan dari alih fungsi lahan perkebunan di PTPN I Regional 2 menjadi area wisata komersial.
- Advertisement -
Dalam kunjungan ini, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat didampingi oleh Region Head, SEVP Aset dan SEVP Business Support PTPN I Regional 2, pengelola Eiger Camp, serta dinas terkait.
Mereka melakukan dialog untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek perizinan, kelestarian lingkungan, dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan aset negara., Sementara itu, Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto menyatakan sebagai persuhaaan milik negara, pihaknya selalu menjaga ketertiban administrasi.
- Advertisement -
“Jika masih ada kekurangan kami akan sangat terbuka untuk memperbaiki, karena apa yang kami lakukan untuk masyarakat dan lingkungan,” tandasnya.
Pihak pengelola Eiger Camp menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.
“Kami beroperasi dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dan siap berkoordinasi untuk memastikan kegiatan kami memberikan dampak positif,” jelas Direktur Eiger Adventure, Imanuel Wirajaya.
Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut terkait alih fungsi lahan di kawasan tersebut.
“DPRD Kabupaten Bandung Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” tandas Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat, Pither Tjuandys.
(Ladi Irawan)
