JRN, TANGGERANG – Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) SMKN 7 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang menelan anggaran milyaran rupiah pertahun, masih menyisakan tanya. Aktivis pemerhati pendidikan, Ilyas, menilai, hal ini bakal mencoreng marwah atau jadi potret buram lembaga pendidikan.
” Idealnya, pihak SMKN 7 Kabupaten Tangerang, khususnya kepala sekolah mau membuka informasi secara detail tentang alokasi bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Karena itu bukan duit nenek moyang nya ” kata Ilyas, Jum’at (22/05).
Terlebih, imbuh Ilyas, persoalan ini sudah beberapa kali tayang di media online.
” Kita tidak bermaksud mau menelanjangi kuasa pengguna anggaran (KPA) BOSP SMKN 7 Kabupaten Tangerang. Meskipun sudah lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tidak bisa jadi konsumsi publik. Maka dari itu, kami menuntut agar pihak SMKN 7 Kabupaten Tangerang mau transparan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) ” tegasnya.
- Advertisement -
Sementara itu, hubungan industri (Hubin) SMKN 7 Kabupaten Tangerang, Maida maupun Kepala Sekolah, Isman Hidayat, meskipun berita terkait dengan biaya pemeliharaan sarpras telah beberapa kali tayang, hingga saat ini masih enggan memberikan jawaban apapun.
*Sesep S H*
